TKI Dapat Cicil Rumah dengan Mudah

KawAN - Kabar gembira untuk para buruh migran Indonesia (BMI), Bank Tabungan Negara (BTN) dan BNP2TKI melakukan kerjasama untuk memberikan kemudahan bagi para buruh migran di luar negeri untuk mengajukan kredit rumah. Ini merupakan bagian dari kelanjutan program rumah masyarakat Indonesia.

"Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan para TKI di luar negeri, kita ingin memberikan fasilitas pelayanan kredit perumahan kepada para TKI. Kenapa demikian, karena berdasarkan survei kita orang Indonesia termotivasi ingin keluar negeri itu, salah satunya ingin menyekolahkan anak. Kedua, adalah ingin mempunyai rumah," ujar kepala BNP2TKI Nusron Wahid di Seoul, Korea Selatan, Minggu (30/8/2015).

Nusron mengatakan pihaknya menggandeng lembaga keuangan, yaitu BTN yang mempunyai spesialisasi dan spesifikasi pembiayaan perumahan. Selain itu, program ini bagian dari rencana pemerintah mendirikan 1 juta rumah.

"Ini percontohannya di Korsel. Kemudian di Hongkong, di Taiwan kemudian nanti di Singapura. Nah, targetnya untuk di Korea ini kita targetkan minimal ada 5.000 setiap tahun," terangnya.

Korsel ditunjuk sebagai daerah percontohan karena pendapatan rata-rata buruh migran Indonesia tergolong tinggi. Selama ini remitensi BMI sekitar 20-25 persen dari total pendapatan. Hal ini berarti 75-85 persen gaji mereka habis digunakan konsumsi di negara setempat.

"Nah ini menjadi tidak baik, nah karena itu supaya tidak konsumtif kita larikan, kita kasih stimulasi dan rangsangan-rangsangan supaya tergerak program seperti perumahan ini," terangnya.

Untuk landed house flafon subsidi sebesar Rp 120 juta dan untuk apartemen rusunawa sebesar Rp 350 juta dengan bunga 5 persen.

Sementara itu, dirut BTN Maryono mengatakan jika subsidi sebesar 5 persen maka uang muka yang dibayarkan sebesar 1 persen. "Kalau subsidi, itu adalah 20 tahun. Kontraknya kan bisa diperpanjang, bisa diperpanjang," ucapnya.

Jaminan yang diberikan BMI nantinya adalah rumah itu sendiri atau rumah yang dibangun. Untuk awalnya, BTN menyiapkan subsidi sebesar 5.000 unit rumah. 

Sumber : Detik.com (fiq/ahy)

Ini merupakan salah satu inovasi kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga baik swasta maupun negara, lanjutkan terus inovasi demi kemajuan negeri tercinta ini.

Pilkada Serentak Kota Surabaya Terancam Ditunda

Paslon Rasiyo-Dimam pada waktu pendaftran di KPUD Surabaya 

KawAN - Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya yang diusung Partai Demokrat dan PAN, Rasiyo - Dhimam Abror Djuraid, dinyatakan gugur oleh KPU Kota Surabaya, pada Minggu (30/8/2015). Pasangan ini gugur dalam verifikasi karena tidak dapat memenuhi syarat administrasi.

Pembukaan pendaftaran menjadi wewenang KPU Kota Surabaya. KPU pusat, katanya, hanya merekomendasikan tambahan perpanjangan selama tiga hari pendaftaran.

KPU berharap tambahan waktu pendaftaran dapat menambah peserta baru sehingga Kota Surabaya bisa ikut menyamakan waktu pilkada dengan daerah lainnya yaitu 9 Desember 2015.

Pasangan Rasiyo dan Dhimam tidak lolos verifikasi karena masalah administrasi. Dokumen rekomendasi dari DPP yang ternyata tidak memenuhi syarat dan tidak adanya bukti dari kantor pajak tentang tidak punya tunggakan pajak.

Berdasarkan aturan yang ada saat pendaftaran dokumen itu harus ada. Harus ada dokumen dari DPP. Saat itu (pendaftaran) yang hadir baru bentuk scan. Tapi begitu dilengkapi, pada tanggal 19 Agustus, dokumen tersebut berbeda dari yang awal. ada tanggal dan materai yang berbeda. Untuk pajak, KPU tidak punya kewenangan untuk itu, karena yang bersangkutan adalah kantor pajak.

Menurut Hadar, semua yang dilakukan KPU terbatas waktu untuk adanya penyelesaian sengketa dan pembuatan logistik. Jadi KPU berpandangan karena sangat mepet. Tapi KPU kembalikan kepada pemilik otoritas, yaitu pemerintah (jika diperlukan adanya Perppu atau peraturan lainnya). Hadar menambahkan pasangan yang gugur tidak boleh lagi mendaftarkan pada masa perpanjangan pendaftaran.

Menyikapi keputusan KPU, PDI Perjuangan akan melaporkan KPU Surabaya ke DKPP dan meminta KPU mengundurkan diri karena menjadi bagian dari pihak yang menjegal Pilkada dengan mencari-cari alasan TMS.

Selain itu, PDIP juga meminta Bawaslu RI dan KPU RI turun aktif memberi pedoman agak jajaran di bawahnya dapat menjadi penyelenggara yang jernih dan memberi sanksi bagi penyelenggara yang merusak proses demokrasi. (Sumber: Antara news dan detik.com)

Kesimpulan kami, jika sampai pilkada serentak kota Surabaya ditunda maka Kota terbesar kedua di Indonesia akan dipimpin oleh pejabat definitif.

Bahkan Kasur Pun Sampai Dianggarkan Oleh Wakil Rakyat

KawAN - Selain akan membangun 7 megaproyek di Kompleks Parlemen yang mencapai anggaran Rp 1,6 triliun, ternyata DPR juga melakukan pengadaan barang yang tak kalah heboh. Adalah‎ pembelian kasur untuk 560 rumah dinas anggota dewan yang ditaksir menghabiskan uang sebesar Rp 12 miliar.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah membenarkan hal tersebut. Namun, ia mengklaim proses pembelian kasur itu telah melalui prosedur, apalagi lembaga negara tersebut mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Semua ada auditnya, DPR itu WTP, dan DPR ini satu-satunya lembaga yang anggarannya dibuka tiap hari," kata Fahri di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (21/8/2015).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mencontohkan, jika 560 rumah dinas untuk anggota dewan kemudian dikali 4 kamar untuk setiap rumahnya, dengan harga 1 unit kasur Rp 1 juta, maka akan menghabiskan dana lebih dari Rp 2 miliar.

‎

"Jadi jangan liat Rp 12 miliarnya dong, harus ada hitung-hitungannya," ungkap Fahri.

Oleh karena itu, Fahri meminta seluruh masyarakat untuk adil kepada para anggota dewan. Sebab, kata Fahri, anggota dewan merupakan wakil rakyat.

"Jadi tolong adil lah, dewan ini kan wakil Anda juga, enggak ada dewan, enggak ada yang ngawasin pemerintah, nanti enggak ada dewan enggak ada demokrasi," tandas Fahri.

Berikut rincian alokasi anggaran untuk pembelian kasur untuk anggota dewan dari data yang didapat dari Center For Budget Analysis (CBA):

1. Pengadaan Spring Bed Rumah Jabatan Angota DPR RI Kalibata sebesar Rp 10.304.525.000

2. Pengadaan Spring Bed Rumah Jabatan Anggota DPR RI Ulujami sebesar Rp 847.110.000

3. Pengadaan Spring Bed Wisma Griya Sabha sebesar Rp 1.300.860.000. 

Sumber : http://news.liputan6.com/

Arti 70 Tahun Merdeka dengan Gerakan "Ayo Kerja"

Gerakan Nasional "Ayo Kerja"

KawAN - Indonesia kini berusia Tujuh Puluh tahun merdeka. Ini momentum jembatan emas dalam mewujudkan semua harapan berbangsa dan bernegara, yakni: memiliki Indonesia yang “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Harapan itu hanya bisa dicapai dengan kerja. Hanya melalui kerja sebuah bangsa akan meraih kemakmuran dan kejayaannya. Kerja disini haruslah dengan keinsyafan akan kekuatan dari Persatuan Indonesia. Kerja yang dilakukan dengan gotong royong. Ini bukan semata urusan rakyat, tapi para pemimpin-pun harus memberi contoh bergotong royong dalam kerja.

Gotong-royong dalam kerja menjadi jiwa gerakan perayaan 70 tahun kemerdekaan Indonesia. Melalui Gerakan Nasional 70 Tahun Indonesia Merdeka, yang dicanangkantepat di Nol Kilometer Indonesia di Kota Sabang ini, Presiden Joko Widodo bertekadmenjadikannya sebagai titik tolak mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesiadengan gotong royong.

Presiden Joko Widodo ingin menggunakan momentumperayaan 70 tahun Indonesia merdeka untuk memperbarui tekad dalammewujudkan harapan seluruh rakyat Indonesia. Harapan dari segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Dengan keinsyafan itulah, dari Nol Kilometer Indonesia ini Presiden Joko Widodo

menyerukan: Ayo Kerja! Ayo Kerja! Ayo Kerja! Presiden Joko Widodo mengajak

kerja bersama-sama untuk membuat harapan rakyat itu bisa terwujud. Gerakan

“Ayo Kerja” ini merupakan satu langkah besar mewujudkan impian Indonesia

Merdeka dalam arti sesungguhnya.

Ayo kerja bukanlah slogan semata melainkan sebuah pergerakan. Presiden Joko

Widodo memiliki keyakinan pergerakan yang ingin dibangun adalah menjebol mentalitas bangsa yang berada dalam keterjajahan, ketertindasan, ketidakadilan, ketidak merdekaan serta membangun mentalitas baru sebagai bangsa yang merdeka 100 persen. Itulah makna mendasar dari revolusi mental.

Ayo Kerja! Sesungguhnya adalah perwujudan praktis dari gerakan revolusi

Mental. Targetnya bukan semata untuk rakyat namun harus menjangkau dan mengikat para penyelenggara negara. Mereka memiliki tanggung jawab moral maupun konstitusional untuk bekerja jujur, tanpa pamrih, melayani rakyat secara paripurna.

Gerakan Nasional “Ayo Kerja” tidak ingin berhenti pada slogan ataupun perayaan semata, tapi gerakan nyata yang membangkitkan semangat rakyat dalam mewujudkan impian Indonesia Merdeka. Gerakan ini mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat, turun tangan secara bersama-sama mewujudkan impiannya.

Dalam pencanangan, Presiden Joko Widodo menyaksikan pembacaan impian Indonesia 70 Tahun ke depan dari salah seorang perwakilan anak bangsa diujung paling barat Indonesia. Penulisan impian anak bangsa itu akan disimpan secara rapi dalam “Kapsul Waktu”.

Membayangkan Indonesia 70 Tahun ke depan di harapkan bergulir di seluruh pelosok Indonesia: mulai dari desa-desa di pedalaman, kampung-kampung pesisir sampai dengan di kota-kota. Impian seluruh rakyat Indonesia dari 34 Provinsi akan disimpan dalam “Kapsul Waktu” yang rencananya perjalanannya berakhir di Provinsi Papua, tepatnya di ujung timur Indonesia, Merauke.

Sumber : www.imigrasi.go.id